PPID Lampung Timur
Portal resmi PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur untuk layanan dan informasi publik yang transparan, cepat, dan mudah diakses.
Konten dan Layanan PPID
Seluruh konten di bawah ini tetap mengambil data dinamis dari menu section dan item yang sudah ada.
Tugas, Fungsi, Dan Wewenang
Tugas, Fungsi &
Wewenang
Tugas PPID Unit
Fungsi PPID Unit
Pembinaan dan Pengelolaan PPID Unit
Pembinaan, pengkoordinasian, dan pengolahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur.
Wewenang PPID Unit
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi PPID Unit
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur
Nursalim S.Ag., MH
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Kadek Dwi Septiana, S.Pd.H
Penyuluh Agama Ahli Pertama - Meike Ratna Juwita, S.Pd.K
Penyuluh Agama Ahli Pertama - Fahrur Rohman, S.S.I
Penyuluh Agama Ahli Pertama - Yusuf Aini, S.H
Penyuluh Agama Ahli Pertama
- Ahmad Luqman Tinugroho, S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama - Septi Malasari, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama - Ahmad Subarkah, S.Pd
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama - Yovi Adetya Putra, A.Md.Kom.
Pengelola Layanan Operasional - Ahmad Wahidun, S.H.
Penyuluh Agama Ahli Pertama - Nyoman Nurmala Dewi, S.Pd.H
Penyuluh Agama Ahli Pertama - Rahman Febrianto, S.E
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama - Melia Susanti, S.E.
Arsiparis Ahli Pertama - Nur Hakim, S.Pd.I
Arsiparis Ahli Pertama
- Edy Susanto, S. E, M. Pd
Analis Hukum Ahli Muda - Khoirudin, S.H.I
Analis Hukum Ahli Muda - Sofyan Bustami, S.H
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
Visi Dan Misi
Visi, Misi & Motto
TEPAT
Visi
Misi
Aksesibilitas Informasi
Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik Kementerian Agama secara terbuka, akurat, dan tepat waktu.
Dokumentasi Tertib
Mengembangkan tata kelola pendokumentasian dan pengarsipan data publik yang rapi, aman, dan terstruktur.
Kualitas Layanan
Meningkatkan kompetensi serta profesionalisme petugas PPID dalam memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan adil.
Penanganan Keberatan
Mewujudkan mekanisme penanganan aduan dan penyelesaian sengketa informasi publik yang objektif dan sesuai aturan hukum.
Regulasi
Daftar Regulasi & Payung Hukum
Kumpulan peraturan, produk hukum, dan rancangan peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
1 Peraturan Keterbukaan Informasi Publik
| No | Judul Peraturan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik |
Lihat Dokumen |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik |
Lihat Dokumen |
| 3 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) |
Lihat Dokumen |
| 4 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
Lihat Dokumen |
| 5 | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan |
Lihat Dokumen |
| 6 | Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama |
Lihat Dokumen |
| 7 | Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan |
Lihat Dokumen |
| 8 | Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama |
Lihat Dokumen |
| 9 | Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur Nomor 112 Tahun 2026 Tentang Tim Pengelola Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur |
Lihat Dokumen |
2 Produk Hukum Kementerian Agama
| No | Judul Produk Hukum | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindang dan Indah |
Lihat Dokumen |
| 2 | Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penguatan Publikasi Capaian dan Dampak Kinerja Kementerian Agama |
Lihat Dokumen |
| 3 | Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah |
Lihat Dokumen |
| 4 | Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
Lihat Dokumen |
| 5 | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama |
Lihat Dokumen |
| 6 | Keputusan Menteri Agama Nomor 1644 Tahun 2025 Tentang Kantor Kepala Urusan Agama |
Lihat Dokumen |
| 7 | Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama |
Lihat Dokumen |
| 8 | Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama |
Lihat Dokumen |
3 Rancangan Peraturan Keterbukaan Informasi
| No | Judul Rancangan | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Rancangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
Lihat Dokumen |
| 2 | Rancangan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama |
Lihat Dokumen |